PENGUATAN LITERASI HUKUM PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT DESA TANJUNG JULU KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN BERBASIS MASALAH

Abstract

Rendahnya literasi hukum perkawinan di Desa Tanjung Julu Kecamatan Panyabungan Timur menimbulkan berbagai persoalan sosial-keagamaan, seperti pernikahan dini, praktik nikah tidak tercatat, kesalahpahaman tentang talak, pengabaian hak nafkah dan hak asuh anak, serta ketidaktepatan dalam pembagian warisan. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum perkawinan melalui pendekatan problem-based empowerment, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses penyadaran, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Kegiatan dilaksanakan selama Oktober–November 2025 melalui penyuluhan intensif, pembentukan lima agent hukum, pendampingan berkelanjutan, serta penyusunan modul hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan, pentingnya pencatatan nikah, prosedur talak, serta hak nafkah dan hak asuh anak. Praktik nikah tidak tercatat mulai menurun, dan beberapa pasangan memilih menempuh isbat nikah setelah memahami implikasi hukumnya. Perubahan perilaku masyarakat juga terlihat dari berkurangnya ucapan talak spontan serta meningkatnya kesadaran untuk menyelesaikan persoalan keluarga melalui mekanisme yang sesuai dengan syariat dan hukum positif. Keberadaan agent hukum memperkuat keberlanjutan program, menjadikan mereka rujukan utama masyarakat dalam konsultasi dan mediasi persoalan keluarga. Secara keseluruhan, program pengabdian ini berhasil membangun fondasi literasi hukum yang lebih kuat, menciptakan budaya hukum keluarga yang lebih tertib, dan membentuk ekosistem pendampingan berkelanjutan di Desa Tanjung Julu. Model pemberdayaan ini menunjukkan efektivitasnya dan dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.